- Shopee di Bawah Sorotan... - Kebocoran Data dan Keamanan... - Kebocoran Data Mahasiswa di... - Marquis Data Breach Impacted... - Freedom Mobile Data Breach... - Memahami Segitiga Peran dalam...

- Hak Data Pribadi dalam... - Coupang’s Data Breach Starts... - Komnas HAM: UU PDP... - Dimas Pramodya D SH,... - Wartawan Unggah Konten di... - Perlindungan Data Pribadi,...

- LNP Law Office Tekankan... - Cegah Kebocoran Data, Pemkab... - CRM: Terkena Kasus Data... - Deadline Extended to File... - Ultras Thailand Boikot Pertandingan... - Penggunaan Biometrik untuk e-SIM...

- Perlu Mekanisme Perlindungan Data... - Kenapa Data Pribadi Kita... - OpenAI Kecolongan, Data Pribadi... - Saham Coupang Turun 9%... - Data Breach at Dartmouth... - OpenAI Data Breach Exposes...

- Coupang Data Breach Targets ... - RUU Penyadapan Harus Jaga... - Mahasiswa USM Sosialisasikan... - 3 Panduan Praktis Mencegah... - Praktik Tinggalkan KTP... - 2,3 Miliar Data Milik...

- Kebocoran Data Perusahaan: Ancaman... - ORI Pastikan Fitur Biometrik... - Privasi Masyarakat dalam Bayang... - OpenAi Confirms Chatgpt Data... - Data Breaches Announced by... - ChatGPT Menakut-nakuti Pengguna...

Let’s be honest — Indonesia’s PDP Law is already in force, yet many organisations are still scrambling, delaying, or simply “nominating” someone as DPO just to appear compliant. This is happening even though the law is unambiguous: certain organisations must appoint a capable Data Protection Officer (DPO), not a symbolic one...

- Regulasi Terkait Pelindungan Data... - Waspada! Jaga Data Pribadi... - Seram! Data Pribadi Bisa... - India Enacts Data Protection... - Marak Kebocoran Data, Ribuan... - Pemkab Tanah Laut Gelar...

- Mencegah Kebocoran Data... - Keterbukaan informasi harus selaras... - Registrasi Kartu Sim Pakai... - TASPEN Ajak Peserta Lindungi... - Dukcapil Ingatkan Gen Z... - Cyber Policies Evolve with...

Featured as a distinguished highlight of a recent event, the signing of books authored by two of the nation’s most respected legal scholars — Prof. O.C. Kaligis and Prof. Dr. I.B.R. Supancana — underscored their continued contribution to Indonesia’s legal development...

- Bupati Bartim Tekankan Pentingnya... - Inovasi Fitur Keamanan Baru... - UU DPDP: Pemerintah memberi tahu... - Waspada Penipuan Digital, Pengguna... - Danamon Ingatkan Bahaya Over... - Iberia Data Breach Exposes...

- Gemini AI dan Gmail... - 16 Miliar Data Password... - Upgrade Keamanan Digitalmu... - ChatGPT Users Turn to... - Farmers' Insurance Discloses Data... - China Opens Draft Regulations...

- Pentingnya Menjaga Data Pribadi... - Menjaga Kedaulatan Data Pemilih... - Impact of the New Digital... - New Digital Personal Data Protection... - AI dan Keamanan Data... - E-Commerce Berbasis Data:...

The Indonesian Government has recently issued Government Regulation No. 43 of 2025 on Financial Reporting (“GR 43/2025”). This regulation implements Article 273 of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector. GR 43/2025 applies to business actors in the financial sector...

- ROPA hingga DPIA... - Etika Data dan Privasi... - Tindak Pidana Pelanggaran Privasi... - Social Spy: Waspada Alat... - DPDP Act Sets the... - Zumpano Patricios Defeats Data...

- Dugaan Kebocoran Data Aplikasi... - Perlindungan Data Pribadi Tanggung... - Cara Menyembunyikan Aplikasi di... - GTA School Boards Did... - Privacy Does Not Happen... - Indonesia Re Dukung Digitalisasi...

- Praktik Minta Foto KTP... - Banyak Anak Usia Dini... - Kecerdasan Buatan Mengubah Data... - Logitech Alami Kebocoran Data... - DoorDash Confirms Data Breach... - AIPAC Data Breach Exposed Personal...

- Silverer: Senjata Rahasia untuk... - New “Digital Personal Data... - Logitech Akui Alami Peretasan... - Keamanan Data Pribadi di... - Pembatasan Gim Daring bagi... - Data Pribadi Terancam! KTP...