The Norm for the Calculation of Net Income (Norma Penghitungan Penghasilan Neto or NPPN) is one of the mechanisms provided under the Indonesian tax system to offer administrative simplicity for individual taxpayers in calculating their taxable income. By applying certain percentages determined by the tax authority,...

- Kesadaran Publik Harus… - Komdigi dan KAI Services… - Data Pribadi Pelamar Komdigi… - Debat Publik Membahas… - Perkuat Perlindungan Data Pribadi… - Android Perbarui Fitur Anti-Maling…

- Lindungi Data Pribadi, Fintech... - KAI Services Gelar Sosialisasi... - Viral Loker Komdigi Diduga... - Kebocoran Data Pelamar, Kondisi... - Kajari Nisel Ingatkan Pentingnya... - Ketika Data Pribadi Bocor...

The Energy and Mining Downstream Development Dialogue Forum, convened by the China Chamber of Commerce in Indonesia and hosted by its New Energy Industry Committee, brought together senior government officials, industry leaders, and representatives from Indonesian and Chinese institutions to examine Indonesia’s downstream development agenda in the energy and mining sectors...

- Loker Komdigi Dijuluki Loker… - Akademisi Ingatkan Kebocoran Data… - Pakai Paylater? Ini Tips… - Awas, Perkembangan AI Jadi… - AI: Transformasi Perlindungan Data… - Regulasi Data dan Privasi…

The Indonesian Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) rendered judgment in Case No. 137/PUU-XXIII/2025 addressing Article 56 of Law No. 27 Year 2022 on Personal Data Protection (UU PDP) governing international data transfers...

- Perisai Digital atau Ancaman… - Alarm Keras Kebocoran Data… - Ahli Hukum: UU PDP… - Aturan Baru Registrasi Kartu… - Waspada! Kebiasaan Sepele Ini… - Hati-hati! Hacker Manfaatkan Fitur…

- Komdigi: Data Pribadi Wajib… - VIDA Edukasi Perlindungan Data… - RUU Pemilu Perlu Perkuat… - Cara Menghapus Jejak Digital… - Apple bisa tenang. Di… - Consent yang Dipaksa: Ilusi...

- Nurul Arifin: Perlindungan Data... - Kerentanan Masih Jadi Pekerjaan... - Kenapa Data di RI... - Cara Aman Melindungi Data... - Khawatir Data Pribadi Bocor,... - Wamenkominfo Soroti Pentingnya...

- Mengenali 12 Bahaya Mengunggah... - What Data Privacy Day... - Keamanan Siber Layanan Publik... - Tingkatkan Pemahaman Pentingnya... - MK Tolak Permohonan Pengecualian... - Raga Data Breach Exposes...

- Selain UU PDP, Pemrosesan… - Wamen Nezar Patria: Keamanan… - Transparansi vs Verifikasi: Catatan… - Indonesia Darurat Keamanan Siber,… - Legislator PD Dorong Pemerintah… - AI Bisa Makin Pintar…

- Advokat Uji Materil Pasal … - Komdigi: Kebocoran Data di … - Isu Data Pengguna Instagram … - Kebocoran Data dan Serangan … - Penyebab Kebocoran Data dan … - Kebocoran Data dan Serangan …

Value Added Tax (“VAT”) is an indirect tax that plays a significant role in Indonesia’s taxation system. VAT is primarily regulated under Law Number 8 of 1983 on Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods (“Law 8/1983”), as amended several times, most recently by Law Number 7...

- Masterclass Pelindungan Data… - Data Pribadi Dipakai Ajukan… - Advokat Zico Uji UU… - Pelajar dan Mahasiswa di… - Cara Aman Mengelola…

- Indonesia Perketat Pengawasan… - Jika Data Pribadi Bocor,… - Senator Leni John Latief… - Geram Oknum KAI Services… - Kebocoran Data Pribadi Terus… - BreachForums Data Leak Raises…

- Betterment Data Breach Exposes... - Viral Pegawai Akses Data... - Perlindungan yang Melindungi... - Praktisi Ingatkan Bahaya AI... - Ramai Isu Data Breach... - Kebocoran 17.5 Juta Data...

- Sebar Nomor HP Tanpa… - Apindo Dukung Transfer Data… - Instagram Denies Reports of… - Samsung Offers Greater AI… - Kebocoran Data 17,5 Juta…

Pursuant to Law No. 25 of 2007 on Investment, Government Regulation No. 28 of 2025 on the Implementation of Risk-Based Business Licensing, and Regulation of the Investment Coordinating Board / Ministry of Investment No. 5 of 2021 on Guidelines and Procedures for Risk-Based Business Licensing and Investment Facilities, as may be amended from time to time, all companies conducting investment activities in Indonesia...